simak-simak berita

Terkait distribusi pupuk, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (27/3/2019). "Transaksi ini atau dugaan penyerahan uang tersebut itu diindikasikan terkait dengan distribusi pupuk yang menggunakan kapal," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019) dini hari. Namun, Febri masih belum bisa menjelaskan apakah distribusi pupuk tersebut merupakan pupuk bersubsidi. "Saya belum dapat informasinya tetapi yang pasti ada kebutuhan distribusi pupuk dari salah satu BUMN yang memproduksi dan mengelola pupuk menggunakan kapal pihak swasta. Diduga transaksi yang terkait dengan itu," tuturnya. KPK diketahui sudah berhasil mengamankan tujuh orang, yang terdiri atas unsur direksi BUMN, swasta, dan pengemudi. "Tentu saja pihak-pihak yang diamankan ini adalah mereka yang terkait dengan distribusi produksi dan distribusi pupuk tersebut," ucap Febri. KPK sangat menyayangkan jika dilihat dari objeknya terseb...

Pada saat kampanye pemilu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menampilkan sebuah rekaman video serangan di dua masjid Selandia Baru yang sudah menewaskan kurang lebih 50 orang. Tersangka atas penembakan itu dinyatakan Erdogan pernah membuat ancaman kepada muslim Turki. Erdogan juga menjelaskan, tersangka pernah dua kali mengunjungi Turki dan memperingatkan warga Turki tidak memiliki tempat di Eropa. Kunjungan dan kontaknya otoritas Turki sedang menyelidiki di negara tersebut, Menurut Erdogan seperti itu. Video juga ditunjukan oleh Presiden Turki, termasuk manifesto online dan tayangan penembakan yang sudah diedit blur, melalui layar besassr pada para pendukungnya pada kampanye pemilu. "Kita tidak ingin melihat konflik salib dan bulan sabit lagi," kata Erdogan merujuk konflik antara Kristiani dan Muslim. Banyak mayoritas muslim Turki yang tersebar di Eropa dan sebagian lainnya di Asia yang lebih dikenal dengan Anatolia. Kota terbesar Turki, Istanbul, terpecah antar...

Sampai saat ini belum ada aturan turunan yang mengatur perlindungan sosial untuk pekerja migran perempuan, sejak berlakunya UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) atau TKI, ungkap Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo. Dengan itu pekerja migran Indonesia sering mendapati kriminalisasi dan kekerasan oleh para majikannya. Sebab itu, menurut Wahyu Susilo harus ada aturan turunan dari UU No. 18/2017 guna menjawab persoalan pekerja perempuan. Pada dialog yang bertajuk "Perempuan Bersuara: Dialog Calon Legislatif (Caleg) Perempuan Merespons Agenda Perlindungan Perempuan" di Jakarta, Minggu (3/3/2019) disampaikanlah hal tersebut. Pada Hari Perempuan Internasional 8 Maret mendatang digunakan dialog tersebut untuk menyambut hari perempuan itu, yang melibatkan Migrant CARE, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan KAPAL Perempuan mewakili koalisi masyarakat sipil penggerak isu perempuan. "Mayoritas pekerja migran perempuan yang bekerja...